Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2015-2019

Sebagai hasil dari pembangunan kesehatan di Indonesia dalam 3 dekade terakhir ini, umur harapan hidup penduduk Indonesia telah meningkat dari 54,4 pada tahun 1980 (SP 1980) menjadi 69,8 pada tahun 2012 (BPS 2013). Kondisi ini ditambah dengan keberhasilan dalam menurunkan angka kesakitan atau morbiditas berbagai penyakit menular membuat Indonesia mengalami transisi demografi dan transisi epidemiologi. Pada saat ini pola kesakitan menunjukkan bahwa Indonesia mengalami double burden of disease dimana penyakit menular masih merupakan tantangan (walaupun telah menurun) tetapi penyakit tidak menular meningkat dengan tajam.

Pada tingkat global, 63 persen penyebab kematian di dunia adalah penyakit tidak menular yang membunuh 36 juta jiwa per tahun, 80 persen kematian ini terjadi di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Penyakit tidak menular adalah penyakit kronis dengan durasi yang panjang dengan proses penyembuhan atau pengendalian kondisi klinisnya yang umumnya lambat.

Pengaruh industrialisasi mengakibatkan makin derasnya arus urbanisasi penduduk ke kota besar, yang berdampak pada tumbuhnya gaya hidup yang tidak sehat seperti diet yang tidak sehat, kurangnya aktifitas fisik, dan merokok. Hal ini berakibat pada meningkatnya prevalensi tekanan darah tinggi, glukosa darah tinggi, lemak darah tinggi, kelebihan berat badan dan obesitas yang pada gilirannya meningkatkan prevalensi penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru obstruktif kronik, berbagai jenis kanker yang menjadi penyebab terbesar kematian (WHO, 2013).

breast cancer

Banyak negara berkembang mengalami double burden masalah gizi (koeksistensi antara kurang gizi dan obesitas). Hal ini sejalan dengan hipotesa Barker yang menyatakan bahwa kekurangan gizi pada saat hamil akan berpengaruh pada pertumbuhan janin dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang berpotensi menjadi balita yang stunting dan selanjutnya menjadi dewasa yang obes.

Keprihatinan terhadap peningkatan prevalensi penyakit tidak menular telah mendorong lahirnya berbagai inisiatif di tingkat global dan regional. Pertemuan tahunan World Health Organization (WHO) – World Health Assembly (WHA) pada tahun 2000 telah melahirkan kesepakatan tentang Strategi Global dalam penanggulangan penyakit tidak menular, khususnya di negara berkembang. Strategi ini bersandar pada 3 pilar utama yaitu surveilans, pencegahan primer, dan penguatan sistem layanan kesehatan. Sejak itu telah diadopsi berbagai pendekatan untuk mencegah dan mengurangi faktor risiko bersama (common risk factors) dari penyakit tidak menular utama penyebab kematian terbesar.

Berbagai resolusi telah dihasilkan seperti WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) pada tahun 2003 (WHA56.1), the Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health pada tahun 2004 (WHA57.17), dan the Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol pada tahun 2010 (WHA63.13). Pada tahun 2008, WHA meresmikan 2008-2013 Action Plan for the Global Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases, dengan perhatian utama pada negara sedang berkembang. Dokumen serupa telah dikembangkan untuk tahun 2013-2020.

Advertisement

Dari beberapa studi dibuktikan terdapat hubungan yang erat antara penyakit tidak menular dengan kemiskinan. Kelompok miskin mengalami exposure (pajanan) yang lebih besar terhadap pollutant termasuk asap rokok dan lingkungan yang tidak higienis. Kemiskinan juga berpengaruh terhadap akses terhadap layanan baik deteksi dini maupun pengobatan dan upaya promosi kesehatan. Karakteristik penyakit penyakit tidak menular yang kronis membuat mereka lebih sering sakit sehingga mengurangi kesempatan untuk mendapat penghasilan yang layak dan memberikan risiko finansial yang besar bila jatuh sakit.

Untuk menarik perhatian dari para pemimpin dunia terhadap hal ini, pada bulan September 2011 PBB telah menyelenggarakan High-level Meeting on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases yang dihadiri oleh kepala pemerintahan. Pertemuan untuk membahas isu kesehatan di PBB baru terjadi dua kali, yang pertama mengenai HIV-AIDS. Hal ini menunjukkan pentingnya negara untuk memahami masalah penyakit tidak penyakit tidak menular  menular, dampak negatif penyakit tidak menularterhadap kesehatan danstatus sosio-ekonomi masyarakat, dan melakukan tindakan nyata yang komprehensif untuk mengatasinya baik pada tingkat negara masing-masingmaupun internasional.

Penyakit tidak menular secara global telah mendapat perhatian serius dengan masuknya penyakit tidak menular sebagai salah satu target dalam Sustainable Development Goals(SDGs) 2030 khususnya pada Goal 3:Ensure healthy lives and well-being. SDGs 2030 telah disepakati secara formal oleh193 pemimpin negara pada UN Summit yang diselenggarakan di New York pada 25-27 September 2015. Hal ini didasari pada fakta yang terjadi di banyak negara bahwa meningkatnya usia harapan hidup dan perubahan gaya hidup juga diiringi dengan meningkatnya prevalensi obesitas, kanker, penyakit jantung, diabetes, gangguan indera dan fungsional, serta penyakit kronis lainnya.

sdgs

Penanganan penyakit tidak menular memerlukan waktu yang lama dan teknologi yang mahal, dengan demikian penyakit tidak menular memerlukan biaya yang tinggi dalam pencegahan dan penanggulangannya. Publikasi World Economic Forum April 2015 menunjukkan bahwa potensi kerugian akibat penyakit tidak menular di Indonesia pada periode 2012-2030 diprediksi mencapai US$ 4,47 triliun, atau 5,1 kali GDP 2012. Masuknya penyakit tidak menular ke dalam SDGs 2030 mengisyaratkan penyakit tidak menular harus menjadi prioritas nasional yang memerlukan penanganan secara lintas sektor.

Indonesia juga mengalami eskalasi penyakit tidak menular yang dramatis. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 dan 2013 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan secara bermakna, diantaranya prevalensi penyakit strokemeningkat dari 8,3 per mil pada 2007 menjadi 12,1 per mil pada 2013. Lebihlanjut diketahui bahwa 61 persen dari total kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes dan PPOK. Tingginya prevalensi bayi dengan BBLR (10%, tahun 2013) dan lahir pendek (20%, tahun 2013), serta tingginyastunting pada anak balita di Indonesia (37,2%, 2013) perlu menjadi perhatianoleh karena berpotensi pada meningkatnya prevalensi obese yang erat kaitannya dengan peningkatan kejadian penyakit tidak menular. Dengan demikian, penanggulangan penyakit tidak menular juga perlu mengintegrasikan dengan upaya-upaya yang mendukung 1000 hari pertama kehidupan (1000HPK).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, sejalan dengan pendekatan WHO terhadap penyakit penyakit tidak menular

Pada penyakit tidak menular  penyakit tidak menularUtama yang terkait dengan faktor risiko bersama(Common Risk Factors). Di tingkat komunitas telah diinisiasi pembentukan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) penyakit tidak menular dimana dilakukan deteksi dini faktor risiko, penyuluhan dan kegiatan bersama komunitas untuk menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pada tingkat pelayanan kesehatan juga telah dilakukan penguatan dari puskesmas selaku kontak pertama masyarakat ke sistem kesehatan. Disadari bahwa pada saat ini sistem rujukan belum tertata dengan baik dan akan terus disempurnakan sejalan dengan penyempurnaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bentuk implementasi dari Universal Health Coverage(UHC) dan diterapkansejak 1 Januari 2014. Namun demikian hal diatas belum cukup karenaketerlibatan multi-sektor masih terbatas. Dikenali bahwa penyakit tidak menular amat terkait kepada Social Determinants for Health, khususnya dalam faktor risiko terkait perilaku dan lingkungan.

Bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2016, telah dicanangkan Gerakan Masyarakat Sehat yang mengedepankan perubahan perilaku tidak sehatyang memicu terjadinya penyakit tidak menular, sepertikurang aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, merokok, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya cek kesehatan secara teratur, dan lain-lain. Gerakan masyarakat ini mengamanatkan seluruh lintaskementerian dan lembaga membuat kebijakan yang mendukung terjadinyaperubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat. Salah satu strategi di Kementerian Kesehatan dengan pendekatan keluarga sehat dengan 12 indikator untuk menilainya.

Sebagaimana dikemukakan diatas, penyakit tidak menular merupakan sekelompok penyakit yang bersifat kronis, tidak menular, dimana diagnosis dan terapinya pada umumnya lama dan mahal. penyakit tidak menular sendiri dapat terkena pada semua organ, sehingga jenis penyakitnya juga banyak sekali. Berkaitan dengan itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kesehatan masyarakat (public health). Untuk itu perhatian difokuskan kepada penyakit tidak menular yang mempunyai dampak besar baik dari segi morbiditas maupun mortalitasnya sehingga menjadi isu kesehatan masyarakat (public health issue). Dikenali bahwa penyakit tidak menular tersebut yang kemudian dinamakan penyakit tidak menular Utama, mempunyai faktor risiko perilaku yang sama yaitu merokok, kurang berolah raga, diet tidak sehat da nmengkonsumsi alkohol. Bila prevalensi faktor risiko menurun, maka diharapkan prevalensi penyakit tidak menular utama juga akan menurun.dengan prevalensi tinggi mempunyai faktor risiko yang sama misalnya kanker hati dan kanker serviks dimana peran infeksi virus sangat besar, juga prevalensi kasus gangguan indera dan fungsional. Untuk kondisi ini diperlukan intervensi spesifik.

Sedangkan dalam pendekatan klinis, setiap penyakit ini akan mempunyai pendekatan yang berbeda-beda. Namun demikian, tidak semua penyakit tidak menular dengan prevalensi tinggi mempunyai faktor risiko yang sama misalnya kanker hati dan kanker serviks dimana peran infeksi virus sangat besar, juga prevalensi kasus gangguan indera dan fungsional sangat dipengaruhi oleh faktor usia dan lingkungan.Untuk kondisi ini diperlukan intervensi spesifik.

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Hak atas kesehatan juga dapat ditemukan di instrumen nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sesuai dengan norma Hak Asasi Manusia, maka negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi kesehatan tersebut.Kewajiban tersebut antara lain dilakukan dengan cara menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas yang aksesibel bagi seluruh rakyat, termasuk bagi penyandang disabilitas(inklusif), upaya pencegahan menurunnya status kesehatan masyarakat, melakukan langkah-langkah legislasi yang dapat menjamin perlindungan kesehatan masyarakat, dan mengembangkan kebijakan kesehatan, serta menyediakan anggaran memadai.

Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2015-2019 ini merupakan upaya pemerintah untuk mengidentifikasi aksi strategis yang akan diimplementasikan dalam mencapai tujuan yang tercantum dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 serta mendukung tercapainya sasaran-sasaran dalam Action Plan for Prevention and Control ofNCDs in South East Asia 2013-2020 dan Global Action Planfor the Prevention and Control of NCDs 2013-2020. Dipahami bahwa sebenarnya penyakit tidakmenularjuga mencakup banyak sekali kondisi/penyakit termasuk gangguan jiwa, gangguan indera, kecelakaan, disabilitas dan penyakit tidak menularlainnya.

Rencana aksi nasional yang disusun ini difokuskan kepada penyakit tidak menularutama (major NCDs) yang mempunyai faktor risiko bersama. Untukpenyakit dan kondisi lain yang juga memerlukan penanganan nasional telah/sedang dikembangkan rencana aksi nasional tersendiri yang secara spesifik menangani kondisi tersebut.

Di samping itu, rencana aksi nasional besaran (magnitude) permasalahan, dampak terhadap kesehatan penduduk maupun beban sosioekonomi bagi pemerintah dan masyarakat, serta strategi yang perlu diimplementasikan. Dengan demikian, rencana aksi nasional akan berfungsi sebagai alat advokasi untuk mencapai kesepakatan tentang peran dan keterlibatan serta aksi yang bisa dikontribusikan oleh sektor kesehatan dan non kesehatan serta masyarakat dalam upaya dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada sektor kesehatan maupun sektor lain mengenai besaran (magnitude) permasalahan penyakit tidak menular, (source : lampiran permenkes NOMOR 5 TAHUN 2017)